Perihal isu pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Makassar oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Persero belum bisa berkomentar banyak. Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV, Alif Abadi mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan resmi membahas masalah tersebut dengan seluruh stekholder.
“Besok, kami akan rapat dengan pihak otoritas pelabuhan dan seluruh stekholder yang terhubung untuk berunding. Hasilnya juga akan langsung kami sebarkan ke media,” katanya saat dihubungi via telepon, Rabu (14/9/2016). Di dalamnya akan turut bergabung Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo IV, Doso Agung yang saat ini tengah mengikuti rapat dengan jajaran komisaris di Jakarta.
Sebelumnya Joko Widodo menyebutkan Makassar sebagai satu dari dua pelabuhan yang masuk dalam daftar hitam bersama pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Pungli disebut berefek pada meningkatnya dwelling time atau masa antrean kapal di pelabuhan petikemas. Dosos Agung Proses pungutan tidak jelas membuat bongkar muat petikemas baik pengiriman antar provinsi maupun tujuan ekspor-impor semakin panjang. Geram, Presiden RI ke-7 ini meminta Kepala Polisi RI jendral Polisi Tito Karnavian menggelar operasi senyap guna menangkap oknum nakal.